Kriteria Syarat Guru Penerima Tunjangan Profesi

Syarat guru menerima mendapatkan tunjangan profesi sertifikasi guru tahun 2015 memang adalah informasi yang diperlukan oleh para guru untuk mendapatkan haknya sebagai seorang pendidik dan juga seorang pengajar.

Tunjangan profesi tahun 2015 yang diberikan kepada para guru yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan sertifikasi guru pula tentunya.

Besaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 80 triliun untuk seluruh Indonesia dan hal ini sama besarnya dengan anggaran Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan di tahun 2014 yang lalu.

Kriteria Syarat Guru Penerima Tunjangan Profesi

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Tahun 2015


Tunjangan profesi guru adalah dimaksudkan dalam rangka peningkatan guru PNSD dan non PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain meningkatkan martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Tunjangan Profesi Guru yang dibayarkan melalui dana transfer adalah tunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD, kecuali guru pendidikan agama yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.

Pembayaran tunjangan profesi guru dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun. Serta diberikan kepada guru PNS terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemberian tunjangan guru akan diberikan berdasarkan kinerja guru berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kemdikbud.

Syarat guru penerima tunjangan profesi antara lain adalah sebagai berikut diantaranya :
  1. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap guru hanya memiliki satu NRG walaupun guru yang bersangkutan memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik.
  2. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Sebelum berlakunya Pasal 17 mengenai rasio guru siswa pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada awal tahun 2016 bagi satuan pendidikan yang hanya memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari 20 untuk SD/SMP/SMA dan kurang dari 15 untuk TK/SMK.
  4. Beban kerja guru ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku di rombongan belajarnya.
  5. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
  6. Belum pensiun.
  7. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah.
  8. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
Syarat Guru Penerima Tunjangan Profesi


Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka tunjangan profesi dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Tahun 2015 dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru bersumber dari APBN yang ditransfer ke APBD melalui mekanisme dana transfer daerah.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi.

Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Cara Syarat Daftar BPJS Kesehatan

Tata cara mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan perlu diketahui dan dipahami dengan baik karena memang manfaat dan keuntungan menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah banyak.

BPJS Kesehatan yang adalah jaminan kesehatan nasional yang memberikan manfaat kesehatan buat seluruh masyarakat dengan premi terjangkau. Ini adalah amanat undang – undang (UU) BPJS Kesehatan, supaya semua orang bisa mendapat fasilitas pengobatan yang layak.

Cara daftar BPJS Kesehatan sangat mudah dan tanpa medical check-up. Cukup dilakukan via online dan membayar iuran di rekening bank yang sudah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut.

Cara Syarat Daftar BPJS Kesehatan

BPJS didirikan untuk menggantikan PT. Askes menjadi BPJS Kesehatan. Sedangkan JKN merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh badan penyelenggara yaitu BPJS.

Anggota BPJS dibagi dua kelompok, yaitu penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI. Sementara non PBI dibagi lagi ke Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah.

Pembagian peserta BPJS yang termasuk dalam peserta anggota Non PBI antara lain adalah sebagai berikut :
Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Golongan ini adalah golongan fakir miskin yang dijamin oleh negara menurut konstitusi. Mereka ini adalah pemegang Jamkesmas, kartu BLT dan sejenisnya. Bagi kelompok PBI, pendaftarannya dibantu langsung oleh pemerintah.

Pekerja Penerima Upah (PPU)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah semua orang yang setiap bulan mendapatkan gaji dari pemerintah maupun perusahaan, seperti PNS, Pejabat Negara, Karyawan Swasta, Honorer dan lain sebagainya. Jadi jika Anda adalah orang yang digaji dan bukan orang yang menggaji (kecuali pensiunan), maka Anda masuk dalam kategori PPU.

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Sedangkan yang masuk kategori PBPU adalah mereka para pengusaha mandiri atau pemberi kerja, investor, dan pensiunan termasuk veteran dan keluarganya.

Syarat Mendaftar Peserta BPJS


Syarat mendaftar BPJS Kesehatan Untuk Umum kategori PBPU seperti informasi yang dilansir dari lamongankab.go.id antara lain adalah sebagai berikut :
1. Datang ke kantor BPJS Kesehatan Provinsi atau pun kantor BPJS Kabupaten Kota.
2. Kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh petugas dengan membawa asli dan fotocopy :
  • Kartu identitas KTP/SIM/Paspor.
  • Pas Photo 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
  • Kartu Keluarga (KK).
  • Buku Nikah (bagi yang sudah menikah).
  • Fotocopy buku tabungan. Jika mendaftarkan keluarganya juga, maka cukup salah satunya saja.
3. Mengisi formulir dan menyetorkannya kepada petugas maka pendaftar akan mendapatkan Virtual Account Number (VA).
4. Kemudian lakukan pembayaran iuran ke bank atau ATM BRI, Mandiri atau BNI dengan menunjukkan VA tersebut.
5. Setelah membayar lalu menyerahkan bukti pembayaran tersebut ke kantor BPJS dan pendaftar akan mendapatkan kartu anggota BPJS Kesehatan.
6. Kartu BPJS tersebut baru aktif setelah 7 hari terhitung sejak kartu tersebut diterbitkan. Jadi sebelum aktif pendaftar belum bisa menggunakannya.

Cara Syarat Mendaftar BPJS Kesehatan Untuk Karyawan Perusahaan

Untuk karyawan di perusahaan yang sebelumnya menggunakan Jamsostek, cara mendaftarkan keanggotaan BPJS bisa langsung melalui perusahaan.

Perwakilan perusahaan bisa datang langsung ke kantor BPJS di wilayah kabupaten atau kota kemudian mengisi formulir dan setelah itu mendapat satu Cara Mendaftar Anggota BPJS Untuk Karyawan dan Umum virtual Account untuk seluruh karyawan di satu perusahaan.

Setelah itu perwakilan perusahaan membayarkan premi sejumlah iuran premi per karyawan dikalikan jumlah karyawan. Karyawan perusahaan telah resmi menjadi anggota BPJS kesehatan non PBI setelah membayar premi dan mendapatkan kartu anggota BPJS kesehatan sejumlah karyawan tersebut dengan dicetak oleh BPJS atau dicetak secara mandiri oleh perusahaan tersebut.

Cara Syarat Mendaftar BPJS Bagi PNS, TNI POLRI dan Peserta Askes

Secara umum cara pendaftaran untuk TNI, Polri dan Pengguna Askes adalah sama. Namun pendaftarannya akan lebih mudah karena data sudah ada di kantor BPJS.

Pendaftaran bisa dilakukan sendiri maupun secara kolektif di kantor BPJS kesehatan dengan menyertakan bukti kartu askes anda. Premi anda akan dipotongkan dari gaji bulanan anda sebagaimana pengguna Askes sebelumnya.

Pendaftaran BPJS Kesehatan

Setelah pendaftaran selesai akan mendapatkan kartu BPJS kesehatan. Bagi semua peserta Askes cukup mendatangi kantor BPJS dengan menyerahkan kartu Askes untuk diganti dengan kartu BPJS dan otomatis sudah menjadi anggota BPJS.

Karyawan swasta termasuk peserta Non PBI yaitu Pekerja Penerima Upah.

Besaran Iuran BPJS untuk Pekerja Penerima Upah


Besarnya Iuran untuk Pekerja Penerima Upah sudah diatur dalam Pasal 16C adalah sbb :

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan :
  • 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja.
  • 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan:
  • 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja.
  • 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.

Jumlah peserta bpjs kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan adalah suami+istri dan 2 anak. Sisanya diikutkan sendiri karena tidak ditanggung perusahaan

Kamus Bahasa Jawa Banyumasan Ngapak

Kamus bahasa banyumasan yang lebih dikenal dengan istilah bahasa jawa ngapak resmi telah diterbitkan oleh Kemendikbud Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2015 ini.

Asal usul sejarah bahasa dialek Ngapak tidak terlepas dari sejarah asal usul orang Banyumas. Setelah ditelusuri lewat Wikipedia, nenek moyang orang Banyumas berasal dari Kutai, Kalimantan Timur pada masa pra-Hindu.

Berdasarkan catatan Van Der Muelen, pada abad ke-3 sebelum Masehi pendatang tersebut mendaratdi Cirebon kemudian masuk ke pedalaman. Sebagian menetap di Gunung Cermai dan sebagian lagi menetap di sekitar lereng Gunung Slamet serta lembah sungai Serayu.

Menurut sejarah, perkembangan bahasa Jawa menjadi berbagai tingkatan (Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil) merupakan produk budaya yang dipengaruhi oleh situasi/kondisi politik pada masa itu (Mataram).

Kamus Bahasa Jawa Banyumasan Ngapak Terbit


Kemungkinan karena posisi Banyumas diantara Sunda dan Mataram menjadikan bahasa Banyumas lebih netral/bebas dari pengaruh Mataram. Menurut Ahmad Tohari (Budayawan Banyumas), secara historis bahasa Jawa Banyumasan merupakan turun lurus (vertikal) dari bahasa Jawa Tengahan/Kawi.

Sedangkan bahasa Jawa Anyar logat Yogyakarta dan Surakarta merupakan turun menyamping (horisontal).

Bahasa Ngapak Banyumas


Ngapak merupakan dialek bahasa jawa yang biasa digunakan oleh orang jawa di beberapa daerah jawa tengah bagian barat seperti Banyumas, Cilacap, Tegal, Brebes, Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, sebagian daerah di Wonosobo, Pemalang, dan Pekalongan.

Beberapa kekhasan dialek ngapak bisa ditengarai dengan penggunaan huruf ‘a’ pada pengucapannya. Misalnya saja dibandingkan dengan orang Jogja saat mengucapkan ‘sapa’ (siapa) maka akan terucap ‘sopo’ , sedangkan dalam ngapak, kata tersebut tetap akan terucap dengan huruf ‘a’ yang jelas yaitu ‘sapa’.

Kekhasan lainnya yaitu aksen ‘k’ yang sangat terdengar mantap.

Kamus bahasa yang disusun awal oleh Budayawan Banyumas Ahmad Tohari dan kawan-kawan ini secara simbolis diserahkan Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Pardi Suratno kepada Bupati Banyumas Achmad Husein, Rabu tanggal empat Pebruari 2015.

Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Pardi Suratno mengatakan bahwa selama ini pengajaran bahasa lokal Jawa banyak mengacu pada bahasa standar, yakni bahasa Jawa Surakarta.

Menurutnya hal ini menyebabkan kendala bahasa untuk belajar, membaca, dan berbicara dalam bahasa standar tersebut. Sementara di beberapa wilayah, juga ada bahasa daerah dengan dialek yang berbeda.

Untuk membangun sikap percaya diri dalam berbahasa jawa dialek lokal Pemerintah Provinsi memberi ruang untuk pemanfaatan dialek lokal, termasuk bahasa daerah di sekolah.

"Pak Ahmad Tohari sudah merintis kamus bahasa banyumasan ini, sebagai dialek bahasa Banyumasan yang memiliki wilayah pemakaian yang luas, perlu didokumentasi, salah satunya dokumentasi atas kosa kata untuk memperluas wilayah baca disertai padanan kata dan pengertian dalam bahasa Indonesia.

Kita masih beruntung masih memiliki tokoh memahami dan peduli terhadap bahasa Banyumasan seperti Pak Ahmad Tohari,” paparnya. Seperti dilansir dari tribunnews dengan judul pemberitaan Akhirnya Kamus Bahasa 'Ngapak' Banyumas Diterbitkan.

Bahasa Ngapak Banyumas

Pegawai Di Banyumas Wajib Berbahasa Banyumas Ngapak Setiap Hari Kamis


Achmad Husein selaku Bupati Banyumas menyambut baik terbitnya Kamus Bahasa Jawa Banyumasan. "Saya telah lama menantikan kepedulian pihak terkait dalam pelestarian dan pemanfaataan bahasa dialek Banyumasan, walaupun sejatinya buku semacam ini sudah dimulai oleh Pak Ahmad Tohari dan kawan-kawan, tetapi ini menjadi lain karena yang mengerjakan dari kementrian,” kata Achmad Husein.

Selain itu, kata dia, jika sejarah pemerintahan dan perjuangan bangsa telah banyak dipengaruhi oleh eksistensi bahasa dan budaya panginyongan, yang bersifat jujur dan apa adanya, antara hati, pikiran dan ucapan sama tidak ditutup-tutupi. Namun bahasa ngapak sering diasumsikan sebagai kaum rendahan.

"Bahkan ada stigma buruk yang menyudutkan eksistensi bahasa tok melong ini, hal ini terlihat dari pemosisian bahasa Jawa Banyumasan dalam masyarakat misal di televisi sering bahasa Jawa Banyumasan sebagai bahan lawakan," terangnya.

Dia mengaku, juga merasakan dalam keseharian masyarakat Banyumas semakin hari semakin sedikit yang bertutur dengan bahasa banyumasan.

“Untuk itulah saya mewajibkan setiap pegawai di Banyumas setiap hari Kamis wajib menggunakan bahasa Banyumasan,” katanya lagi.
Dia berharap, semoga penerbitan kamus bahasa Jawa Banyumasan ini dapat ‘mengentaskan’ bahasa Banyumasan, dari bahas stigma yang ada dan menjadikan bahasa kebanggaan masyarakat penuturnya khususnya masyarakat Banyumas.

"Mudah-mudahan kamus ini digunakan secara arif dan proporsional sebagai bentuk kepedulian terhadap budaya penginyongan. Dan juga kita perlu terus mengupayakan agar generasi mendatang lebih mengenali dan mencintai tradisi dan budaya luhur wong pengiyongan melalui bahasa Banyumasan,” papar dia

Program Kesehatan Sekolah Kemendikbud

Program kemendikbud dan kemenkes terkait dengan program kesehatan sekolah tahun 2015 akan dilakukan oleh dua kementrian tersebut yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta juga Kementrian Kesehatan di tahun ini.

Program kesehatan sekolah tahun 2015 ini nantinya adalah terdiri dari usaha kesehatan sekolah (UKS), hidup sehat untuk guru dan peserta didik, serta mengelola sekolah menengah kejuruan (SMK) rumpun kesehatan seperti informasi yang resmi dilansir dari laman website kemdikbud.go.id.

Program Kesehatan Sekolah Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyampaikan, salah satu materi dalam pembelajaran di sekolah adalah mendidik untuk hidup sehat. Komponen pendidikan dan institusi sekolah, kata dia, dapat berperan menjadikan sekolah sebagai tempat pembelajaran hidup sehat.

"Unit-unit sekolah dijadikan sebagai unit-unit yang dapat mengubah perilaku masyarakat," katanya saat menerima Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek dan rombongan di Kemdikbud, Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Mendikbud mengatakan, Kemendikbud dan Kemenkes mengadakan pembicaraan awal mengenai sinergi kedua kementerian tentang program kesehatan di sekolah. Dia menginginkan ada perilaku hidup lebih baik dan lebih sehat di sekolah dimulai dari guru dan siswa.

"Sebanyak 30-40 persen anak kita masuk sekolah tidak sarapan. Kita berharap tahun pelajaran baru besok ada efek dari revolusi mental di dalam kehidupan sekolah," katanya.

Program Sarapan Bersama Di Sekolah


Mendikbud berencana menghidupkan kembali program sarapan bersama di sekolah. Setelah lama tidak berlanjut, program sarapan bersama bagi siswa di sekolah bakal dihidupkan kembali. Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. "Tahun 2011 pernah ada program ini, tapi tidak lanjut," kata Anis.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, salah satu komponen sekolah yang dapat mempromosikan gaya hidup sehat adalah unit kesehatan sekolah (UKS).

Dia berharap, revolusi mental juga terjadi di sekolah seperti menggalakkan kebiasaan-kebiasaan kesehatan di kalangan guru dan siswa seperti yang dilansir dari media okezone.com.

Dulu, lanjut Anies, ada program sarapan untuk anak, yaitu Program Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS). Sekarang, program yang gencar pada 2011 tersebut dibangun lagi.

"Sebanyak 40 persen anak tidak sarapan. Oleh karena itu, kita belajar harus ada asupan yang cukup untuk hidup sehat," ungkapnya.

Guna mencapai pendidikan kesehatan tersebut, Anies mengaku, tidak bisa bekerja sendiri. Dia melihat perlu adanya kerjasama lintas kementerian seperti dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hari ini dia pun menggelar pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Moeloek untuk membahas penghidupan kembali unit kesehatan sekolah (UKS). Menurut Anies, pertemuan tersebut merupakan pembicaraan pembuka.

"Nanti akan berlanjut antardirektorat Kemendikbud dengan Kemenkes," imbuh Anies.

Menkes Nila Djuwita Moeloek pun mendukung program UKS tersebut. Menurutnya, dengan arah pendidikan etika dan perilaku, maka orangtua harus mengerti betul tentang kesehatan.

"Ada banyak hal mengenai sehat, salah satunya sehat dalam psikologi. Harapan saya dalam program UKS, anak-anak di sekolah bisa sarapan terlebih dahulu dan mendapatkan makanan dari sekolah seharusnya ada. Karena sekolah dimulai pukul 07.00-15.00 sore, siswa dianjurkan tiap tiga jam sekali harus makan (snack)," ujar Nila.

Program Sarapan Bersama Di Sekolah

Selain makanan, siswa dan guru juga harus akrab dengan olahraga. Saat ini, lanjut Nila, banyak anak Indonesia kurang peduli pada kesehatan. Mereka kurang bergerak, dan memiliki kesadaran berolahraga yang minim.

"Banyak anak sekolah yang melakukan narkoba dan seks bebas sehingga cenderung mengidap HIV/AIDS dan kanker. Itu beban negara. Jadi, saya ingin sekolah mengajarkan perilaku dan pendidikan sehat," ucapnya.

Menurut Nila, setiap sekolah juga harus memiliki kantin yang menyediakan makanan sehat. Fasilitas kesehatan lain seperti sanitasi dan air bersih juga harus tersedia.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan, program pembinaan kesehatan di sekolah terintegrasi dalam kurikulum terutama pendidikan kesehatan reproduksi (kespro).

Pendidikan kespro, kata dia, dimulai dari SMP, SMA, dan SMK. "Untuk tingkat anak usia dini dan sekolah dasar lebih banyak sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat," katanya.

Hamid menjelaskan, program pembinaan kesehatan lainnya adalah membina kantin sehat, sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan narkoba, serta lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat nasional, serta program sekolah bersih dan sehat.

“Kemudian yang sekarang dimasukkan ke dalam program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) adalah program sanitasi sekolah,” katanya.

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Roy Sparringa mengatakan bhawa saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Kemendikbud menjalankan program kantin sekolah.

Program-program sanitasi, kata dia, juga mendapatkan perhatian khusus. "Gizi dan keamanan pangan tidak bisa dipisahkan," katanya.